Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengatakan, penyebutan bagi para kader partainya yang maju sebagai pemimpin di daerah dengan sebutan petugas partai merupakan aturan yang tidak dapat diganggu gugat dan telah disepakati oleh seluruh kader PDIP.
"Siapa yang mau jadi (kepala daerah) dari PDIP, pasti akan disebut begitu, dan mestinya merasa bangga. Anggota belum disebut petugas partai. Lalu, siapa yang menjadi petugas partai, pastinya adalah kader," ujar Mega saat memberi sambutan di Sekolah Calon Kepala Daerah di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7/2015).
Ia mempersilakan bila ada calon kepala daerah yang tidak suka dengan penyebutan atau apa yang diterapkan di PDIP untuk mundur dari pencalonan. "Kalau tidak mau disebut dengan itu, monggo jangan ambil tempat di PDI Perjuangan," tegas dia.
Tidak hanya kepala daerah, bahkan menurutnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diusung PDIP juga disebut sebagai petugas partai. Mega juga tak menampik karena penyebutan itu, dirinya banyak dihujat.
"Memang betul, Pak Jokowi ditugasi oleh saya selaku Ketua Umum. Kamu Gubernur DKI, karena saya lihat kamu akan mampu lebih menjadi pimpinan nasional, maka saya memberi mandat kepada kader bernama Joko Widodo sebagai petugas partai. Eh, saya di-bully setengah mati oleh media," kata Mega.
Megawati menegaskan, kepada tiap calon kepala daerah dari PDIP harus taat dan patuh dengan aturan yang telah ditetapkan oleh partai.
"Segala tugasnya harus sesuai dengan apa yang dijadikan perintah partai. Karena kita partai ideologi, dan ideologi kita Pancasila. Jabarannya Trisakti, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Visi-misi harus di-blending di situ," pungkas dia.
0 komentar:
Posting Komentar